19 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Lebar Kritisi Kebijakan Anggaran Pemkab Kutim


Lebar Kritisi Kebijakan Anggaran Pemkab Kutim

KLIKSANGATTA.COM - Ada keprihatinan melihat program pemerintah, karena dinilai banyak yang tidak konsisten. Di mana banyak bangunan mangkrak sejak tahun 2017 hingga tidak dilanjutkan pada tahun 2018. Padahal, sebenarnya pekerjaan itu hanya pekerjaan kecil, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Demikian pengamatan Muhammad Lebar, anggota DPRD Kutim dari Komisi C.

"Saya heran dengan perencanaan pemerintah, khususnya di Bapedda. Mestinya, kalau ada program pemerintah, khususnya bangunan terlantar atau setengah jadi, yang dibangun tahun 2017, ataupun di tahun sebelumnya, itu harusnya dilanjutkan pada tahun berikutnya. Namun, itu tidak dilakukan. Padahal, bangunan itu sangat dibutuhkan masyarakat," ujar legislator asal daerahpemilihan Kecamatan Sangkulirang, Kalirorang dan Karangan ini.

Kemudin dia menyebutkan contoh bangunan yang harusnya dilanjutkan diantaranya bangunan Balai Perpertemuan Umum (BPU) di desa Cipta Graha. Kantor Desa Bukit Makmur, BPU Bumi Jaya. Dan Semua bangunan ini sudah setengah jadi, pekerjaan dari tahun 2017 lalu.

"Kalau pemerintah merujuk skala prioritas, mestinya bangunan ini dilanjutkan pekerjaanya pada tahun 2018, karena dana untuk melanjutkan pekerjaan itu juga tidak besar. Tapi ternyata, itu tidak dilanjutkan. Padahal, bangunan ini sangat penting bagi warga desa," tegas politisi senior PDI-Perjuangan ini.

Selain itu pula diakuinya, bukan hanya masalah fisik bangunan, tapi pembayarannya memang belum terbayar.

"Saya pernah tanyakan di Bapedda. Kalau pembayaran, katanya tidak bisa masuk APBD murni 2018. Masuknya di APBD perubahan 2018. Tapi kenapa fisiknya tidak dilanjutkan. Lalu sampai kapan ini dilanjutkan, dan dibayar. Yang sangat memprihatinkan, karena program baru 2018, telah dibayar, sementara utang 2017, tidak dibayar. Ini kan tidak adil," sebutnya.

Sedangkan di lain pihak, ada juga proyek tahun jamak pekerjaan pengecoran jalan di Kaliorang, yang sudah dibayar uang muka, tapi tidak kerja. "Gimana pengawasan pemerintah. Ya, termasuk pengawasan DPRD ini, memang kami akui lemah. Tapi kalau sudah dibayar seperti ini, mengapa tidak kerja," tandasnya. (*)

Reporter : Sukriadi    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0