19 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

160 Perusahaan di Kaltim Abaikan Pemulihan Lubang Tambang


160 Perusahaan di Kaltim Abaikan Pemulihan Lubang Tambang
Ilustrasi lubang tambang. (Int)

KLIKSANGATTA.COM - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mencatat dari 160 perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), 10 persen di antaranya tak taat aturan. Mereka meninggalkan lokasi tambang tanpa melakukan reboisasi.

"Dari 160 IUP yang masih operasi, 10 persennya mengabaikan, meninggalkan bekas galian tambang menjadi menganga," kata Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Wahyu Widhi Heranata kepada wartawan di Dermaga Distrik Navigasi Samarinda, Kamis (15/11).

Wahyu menerangkan, dalam waktu dekat, Pemprov akan menerbitkan Perda yang harus dipatuhi perusahaan tambang batu bara.

"Nanti, suka tidak suka, perlu ada Perda mengatur reklamasi pascatambang. KPK, sebagai pendamping. Melalui Deputi Pencegahan, terkait gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam," tambah Wahyu.

Hari ini, Ketua KPK Agus Rahardjo bersama tim dari empat Kementerian datang ke Samarinda untuk meninjau potensi kerugian negara sektor tambang batu bara mencapai Rp 1,3 triliun per tahun.

"Tadi Ketua KPK (Agus Rahardjo) sempat bicara soal 31 meninggal di lubang bekas tambang itu. Jangan sampai terulang," sebut Wahyu.

"Dari atensi ini, kita bicara bagaimana sanksi yang memang tidak jelas bagi pengusaha. Bekas tambang ditinggalkan" ujar Wahyu.

Diketahui, nyawa 31 orang yang didominasi anak, melayang di lubang bekas tambang batu bara di Kaltim sejak 2011. Selain menjadi atensi Presiden Joko Widodo, kejadian itu juga membuat Komnas HAM, turun melakukan penyelidikan.

Komnas HAM mengeluarkan pertimbangan dan rekomendasi ke dalam buku 'Pelanggaran HAM dalam Kasus Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur'. Buku yang diterbitkan 27 Juni 2016 itu, setebal 55 halaman.

Diantaranya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi hukum kepada Gubernur Kaltim, Kapolda Kaltim dan jajaran, Wali Kota dan Bupati, Menteri ESDM, KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan korporasi, yang tertera pada halaman 49 hingga halaman 53.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengatakan, banyak hal yang ditanyakan perwakilan Komnas HAM kepada Jatam. Diantaranya, soal 31 nyawa melayang di lubang bekas tambang batubara.

"Mereka bukan komisioner. Tapi, tim untuk menggali data dan informasi," ujar Rupang.

"Mereka juga memonitoring terkait rekomendasi yang pernah mereka keluarkan, di tahun 2016 lalu, juga terkait korban meninggal di lubang bekas tambang. Waktu itu, ada 25 orang korban dan sekarang bertambah 6 orang jadi 31 korban," tambah Rupang.

Monitoring Komnas HAM, menurut Rupang, terkait dijalankan atau tidaknya rekomendasi di 2016 itu.

"Rekomendasi ditujukan diantaranya ke Pemda dan kepolisian. Dari kami, setelah korban jadi 31 orang, kami juga sudah bersurat ke Komnas HAM bahwa rekomendasi Komnas HAM itu tidak dijalankan," sebut Rupang. (*)

Reporter : KlikBontang.com    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0