24 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Jika Sidrap Lepas , Warga Kecamatan Teluk Pandan Juga Minta Dilepas ke Bontang


Jika Sidrap Lepas , Warga Kecamatan Teluk Pandan Juga Minta Dilepas ke Bontang
Warga Kecamatan Teluk Pandan menolak pelepasan Dusun Sidrap masuk ke wilayah Bontang. (Ist)

KLIKSANGATTA.COM -  Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang menyetujui melepaskan 164 Ha wilayah kampung Sidrap masuk dalam wilayah administrasi Kota Bontang menuai penolakan. Salah satunya datang dari sejumlah lapisan masyarakat di Kecamatan Teluk Pandan, Kutim, Kamis 3 Januari 2019.

Hari ini beberapa lapisan masyarakat Kecamatan Teluk Pandan diantaranya tokoh masyarakat, beberapa Kepala Desa serta Organisasi Pemuda Teluk Pandan, melakukan pertemuan dalam menyikapi hasil kesepakatan antara Pemkab Kutim bersama Pemkot Bontang yang difasilitasi Pemprov Kaltim itu.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat Teluk Pandan menyatakan sikap menolak atas kesepakatan Pemerintah Daerah untuk melepas kampung Sidrap masuk dalam wilayah Kota Bontang.

“Dari hasil pertemuan ada tiga poin yang menjadi pernyataan sikap masyarakat Teluk Pandan, yang intinya kami menolak jika Sidrap dilepas ke Bontang,” ucap Andi Herman. 

Dikatakan Herman ,masyarakat Teluk Pandan menilai akan timbul permasalahan lama terkait Kecamatan Teluk Pandan, mengingat selain kampung Sidrap  yang ingin masuk ke Bontang, ada  wilayah dan yang ingin juga masuk ke Kota Bontang .

“Karena tidak hanya Sidrap yang mau masuk ke Bontang, pelepasan wilayah tentunya juga buka solusi terbaik dalam  mengatasi konflik perbatasan,” ujarnya.

Untuk itu masyarakat Teluk Pandan mendesak dan  meminta agar Pemkab Kutim meninjau kembali sikap persetujuan pelepasan kampung Sidrap ke Kota Taman tersebut . Jika permintaan meretak tak digubris, masyarakat Teluk Pandan juga akan meminta seluruh wilayah Teluk Pandan dilepas ke Kota Bontang.

“Jika Sidrap tetap dilepas, kami juga minta seluruh wilayah Kecamatan Teluk Pandan  untuk dilepas dari wilayah Kutim kepada Bontang,”  tutupnya.

sebagai informasi, Bupati Kutai Timur Ismunandar sempat membuat pernyataan menyetujui usulan perluasan wilayah Bontang di kawasan Dusun Sidrap. Hal itu disampaikan di dalam rapat yang difasilitasi Pemprov Kaltim, Kamis (3/1/219). 

Rapat tersebut dipimpin Guburnur Kaltim Isran Noor dan juga dihadiri Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi dan Plt Asisten I Pemkab, Waluyo Heryawan. Sedangkan dari Pemkot Bontang, dihadiri Walikota Neni Moerniani dan Wawali Basri Rase, Ketua DPRD Bontang Nursalam, serta Asisten I Pemkot HM Bahri.

Di dalam rapat, Ismu menegaskan pihaknya hanya akan menyetujui perluasan wilayah Bontang sesuai latar belakang usulan sebelumnya. Yakni usulan yang sudah diketahui pada 2012 lalu, saat Isran Noor masih menjabat Bupati Kutim.

"Kalau alasannya untuk pendekatan pelayanan, tentu kita menyetujui usulan yang kurang lebih 164 ha," kata Ismu dikutip dari portal resmi Pemkab Kutim.

Kendati kubu Kutim memberikan respon positif, namun suasana rapat sempat sedikit tegang. Karena ternyata Pemkot Bontang sempat menambah usulan perluasan wilayah sebanyak 950 ha. Karena dari usulan tersebut, sebagian wilayah dua desa yakni Martadinata dan Suka Rahmat bakal ikut tercaplok.

Senada, Ketua DPRD Kutim H Mahyunadi mengatakan, jika Gubernur mendukung maka pasti semua sepakat. 

"Kalau Gubernur Kaltim bilang selesai ya sudah selesai. Karena setiap sosialisasi (ke wilayah usulan Bontang) aspirasi masyarakat ya begitu, khususnya di Sidrap," sebut Mahyunadi.

Namun hasil rapat hari ini belum final, semua masih menunggu perhitungan aset dan administrasi kelengkapan, dan selanjutnya diparipurnakan oleh DPRD Kutim. Diakhir rapat, pada akhirnya wilayah kurang lebih 164 ha yang disepakati untuk masuk menjadi daerah pelayanan Bontang. Selanjutnya akan dilakukan survey dan penelitian guna merekomendasi penentuan tapal batas oleh tim teknis penegasan batas daerah (TPBD) kedua daerah.

"Difasilitasi Pemprov Kaltim, paling lambat Januari 2019. Hasil survey akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk Paripurna DPRD Kutim," kata Gubernur Kaltim H Isran Noor didampingi M Sya'bani Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yakni Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA. (*)

 

 

Reporter : Ahmad Ardhan    Editor : Revo Adi Merta



Comments

comments


Komentar: 0