27 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Perusahaan Perkebunan Sawit di Sangkulirang Diduga Belum Kantongi Izin Galian


Perusahaan Perkebunan Sawit di Sangkulirang Diduga Belum Kantongi Izin Galian
Tampak tanah bekas galian di kawasan perkebunan kelapa sawit perusahaan. (Foto: Imran)

KLIKSANGATTA.COM - Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Hanusentra Agro Lestari (HAL) di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang melakukan pengalian tanah latrit yang diduga belum mengantongin izin galian C dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Padahal seluruh perusahan yang ada di Kutim seharusnya terlebih dahulu mengurusi perizinan galian c jika melakukan penggalian atau pengerukan baik pasir, batu ataupun tanah dengan skala besar di kawasannya.

Novri (31), salah seorang warga setempat mengatakan, aktivitas penggalian tanah latrit yang dilakukan PT HAL itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.

Dirinya menyebutkan aksi penambangan tanpa izin yang oleh perusahaan tersebut dilakukan untuk  memperbaiki akses jalan masuk, akses jalan di seluruh area perkebunan serta akses menuju Jetty milik perusahaan perkebunan sawit tersebut.

"Mereka biasanya menggunakan alat berat dalam melakukan kegiatan penambangan dan menggunakan jasa Dump Truck untuk mengangkut material," ujar Novri, Selasa, 23 April 2019.

Selain itu, dirinya juga kesal dengan pihak managemen perusahaan tersebut lantaran perusahaan yang luasan lokasinya mencakup Desa Mandu Dalam, Tepian Terap, dan Desa Pelawan  Kecamatan Sangkulirang itu tidak memberdayakan masyarakat lokal dengan baik, karena dari sekitar 500 karyawan hanya segelintir saja masyarakat lokal yang di pekerjakan selebihnya berasal dari luar daerah.

"Sudah Ijin melakukan aktifitas galian C diduga tidak ada, warga asli desa setempat yang dipekerjakan perusahaan juga dapat dihitung dengan jari, Jetty mereka yang ada di Sungai Sangkulirang ambrol pun puing puingnya dibiarkan berserakan begitu saja," Tukasnya

Terpisah, Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutim Umar Malabar melalui Kepala Seksi (Kasie) Hubungan Hukum Pertanahan Sofian, mengatakan jika aktivitas galian c oleh perusahaan perkebunan bisa saja dilakukan asalkan sudah mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten. Namun dirinya mengaku selama ini belum pernah menemukan adanya penyimpangan izin HGU.

"Untuk Galian C ijinnya di Pemda, kalau penerbitan Sertifikat HGU memang kewenangan BPN. Saya kira selama itu masih diwilayah mereka tidak menyalahi aturan, tapi kalau sampai ke Jetty atau dermaga harusnya ada kontribusi ke Pemda," tuturnya.

Sementara itu sampai berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi dari pihak Humas maupun Management dari Perusahaan kelapa sawit tersebut meski telah dihubungi beberapa kali melalui ponsel atau telpon selulernya.

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0