27 Mei 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bawaslu Kutim Limpahkan 2 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Polisi


Bawaslu Kutim Limpahkan 2 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Polisi
ilustrasi

KLIKSANGATTA.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi melimpahkan 2 berkas kasus dugaan tindak pidana pemilu ke Polres Kutim, Selasa, 30 April 2019.

Pelimpahan berkas diserahkan oleh Budi Wibowo, SE selaku kordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu didampingi ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling, SS beserta staf hukum Bawaslu Kutim.

Berkas diterima oleh Kanit Reskrim yang juga merupakan Koordinator Gakumdu untuk kepolisian Muh Rakib didamping Kepala SPK Polres Kutim Adiansyah. Dua berkas kasus yang dilimpahkan diantaranya kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh AA di TPS 39 Desa Singa Gembara, Kecematan Sangatta Utara. AA diduga melakukan perbuatan pencoblosan dengan menggunakan c6 orang lain pada 17 April 2019 lalu. Ia terancam dikenai pasal 533 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya, oleh YR di TPS 66 Kelurahan Teluk Lingga, Kecematan Sangatta Utara. Yang bersangkutan diduga melakukan pencoblosan 2 kali. Yakni, di TPS 68 menggunakan DPK dan yang kedua melakukan pencoblosan di TPS 66 menggunakan DPK, yaitu pencoblosan hanya menggunakan E-KTP pada pukul 12.00-13.00 wita. YR terancam dikenai pasal 516 uu 7 tahun 2017.

Sesuai dengan regulasi Pemilu 2019, untuk tindak pidana Pemilu ditangani langsung oleh sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang terdiri dari 3 institusi, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Perbawaslu 9 2018 tentang sentra gakumdu, bahwa tahap penanganan pelanggaran pidana Pemilu melalui 3 tahap, yaitu proses penyelidikan, proses penyidikan, dan proses persidangan.

"Pelimpahan berkas ini setelah dalam proses penyelidikan yang dihandle oleh Bawaslu Kutim, telah dinyatakan cukup unsur untuk kemudian dinaikkan menjadi penyidikan," ujar Budi Wibowo.

Unsur disini, lanjut Budi, adalah terkait dengan dugaan pasal yang dikenakan. Yaitu 533 UU 7 tahun 2017 untuk AA dan 516 uu 7 tahun 2017 untuk YR. "Selanjutnya pihak kepolisian akan menindaklanjuti sesuai dengang prosedur dan tata aturan yg berlaku," tuturnya.

Mengutip aturan dari uu 7 tahun 2017 serta perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang gakumdu, maka pihak kapolisian memiliki batas waktu sejumlah 14 hari kerja untuk kemudian dinaikkan ke tingkat persidangan ke kejaksaan. Setelah tahap penyidikan lengkap (P 21) dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan dan apabila jaksa menyatakan lengkap, seterusnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0