16 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Temuan BPK Sarankan Rujab Pimpinan DPRD Kembali ke Kesekretariatan


Temuan BPK Sarankan Rujab Pimpinan DPRD Kembali ke Kesekretariatan
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kutim Suroto.

KLIKSANGATTA.COM - Sekretariat DPRD Kutai Timur mengajukan hak pengelolaan aset terhadap Rumah Jabatan (Rujab) pimpinan DPRD Kutim. Selama ini, pengelolaan di tangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kutim Suroto menjelaskan, permintaan itu berangkat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim pada APBD Kutim 2018. Dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan pemberian uang tunjangan perumahan bagi unsur pimpinan DPRD Kutim. Padahal menurut BPK, unsur pimpinan DPRD Kutim sudah mendapatkan fasilitas perumahan jabatan.

BPK pun merekomendasikan untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi unsur pimpinan DPRD. Sekaligus meminta pengelolaan rumjab pimpinan DPRD Kutim dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kutim.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat DPRD Kutim akan bersurat kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah dan BPKAD Kutim. Tujuannya meminta kembali hak pengelolaan rumjab pimpinan DPRD.

"Apalagi tidak sampai tiga bulan lagi ada pelantikan anggota DPRD Kutim periode baru beserta penetapan unsur pimpinannya. Jadi, bila aset tersebut telah diserahkan kembali, Sekretariat DPRD bisa berbenah dan pimpinan DPRD Kutim bisa segera menempati rumjab tersebut," ungkap Suroto.

Ditambahkan Suroto, Juni mendatang pihaknya sudah menyetop pemberian uang tunjangan perumahan kepada pimpinan DPRD Kutim. Itu sudah sesuai rekomendasi BPK. Selain itu, pihaknya tidak berani menabrak aturan hukum. Namun, Suroto juga meminta dukungan Pemkab Kutim agar dalam APBD Perubahan 2019 bisa dimasukkan anggaran pembiayaan pengelolaan rumjab pimpinan DPRD tersebut sebagai pengganti dari biaya tunjangan perumahan. (*)

Reporter : Sukriadi    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0