23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Gemuruh Isu Politik Uang, Mahyudin Minta KPK Awasi Munas Golkar


Gemuruh Isu Politik Uang, Mahyudin Minta KPK Awasi Munas Golkar
Mahyudin Saat Berada di Banjarmasin-Kalsel

KLIKSANGATTA - Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Suhu politik di partai berlambang pohon beringin itu kembali memanas. Kini isu politik uang menjadi momok menakutkan dari sebagian caketum Golkar berdompet tipis yang bakal ikut dalam bursa kepemimpinan.

Sebenarnya money politics selalu jadi isu pengiring suksesi kepemimpinan di Golkar. Terkait hal itu sejumlah tokoh Golkar pun menyuarakan agar Munas kali ini di awasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin menyuarakan hal serupa, ia mendukung KPK untuk turut serta dalam regulasi munas untuk mencegah dugaan politik uang yang isunya seringkali berkembang tiap kali Munas Golkar dilaksanakan.

"Setiap Munas selalu dihembuskan isu money politic meskipun itu tidak dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi wacana ini baik agar jika hal tersebut memang tidak terbtukti, opini publik terhadap partai Golkar bisa berubah," kata Mahyudin saat kunjungannya di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Mahyudin mengatakan, penyelenggaraan Munas partai politik memang bukanlah acara negara yang harus mendapakan pengawasan dari KPK. Namun, banyak pejabat negara berada di dalamnya. Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin.

Mahyudin meyakini, Bila ini bisa diterapkan makan akan menjadi terobosan baru.Dan bisa menjadi contoh untuk Parpol lainnya, "Jadi partai modern memang harus seperti itu. Jadi pasti harus diaudit. Kalau enggak, jadi tidak sehat," ucap Mahyudin.

Ide untuk melibatkan KPK dalam Munas Golkar pertama kali muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono,"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," ujar Agung.

Reporter :     Editor : Andi Marta



Comments

comments


Komentar: 0