18 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

LPPNRI Hadir di Kutai Timur Bukan untuk Mencari Kejelekan Pemerintah


LPPNRI Hadir di Kutai Timur Bukan untuk Mencari Kejelekan Pemerintah
Ketua Biro Investigasi LPPNRI Kutim, Yusdinarto

Yusdinarto, Ketua Biro Investigasi LPPNRI Kutim

LEMBAGA Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), hadir di Kutim bukan untuk mecari-cari kejelekan Pemerintah. “Namun terlahir guna membantu pemerintah dalam mewujudkan gagasan penyelenggaraan Negara “GOOD GOVERNENCE", dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagamana bentuknya dalam membantu Pemerintah?

Artinya membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pengamatan, penelitian, penyelidikan dan pengawasan, melalui peran sosial kontrol terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah baik pusat maupun daerah hingga pada lembaga dan atau instansi badan usaha milik Negara dan swasta lainnya’

Kami menyadari bahwa syarat utama berhasilnya suatu perjuangan mencapai cita-cita Nasional RI itu adalah dengan membentuk serta bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, efektif dan efesien, dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara yang bersih, dari motif-motif, dorongan, keinginan serta praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang justru merugikan masyarakat bangsa dan Negara, yang secara sadar atau tidak sadar telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta para fungsionarisnya masing – masing, namun seringkali dalam prakteknya pengawasan yang telah terbentuk belumlah efektif seperti yang masyarakat harapkan selama ini .

Demi untuk menjaga tata penyelenggaraan Negara agar berlangsung dengan baik serta terus berkesinambungan, perlu adanya suatu lembaga di luar dari pada lembaga-lembaga penyelenggara, seperti misalnya “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, alat pemantau, pengawasan, serta mampu memberi dukungan dan saran, masukan, koreksi kepada lembaga-lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya.

LPPNRI Kabupaten Kutai Timur yang terbentuk sejak tahun 2011 sebenarnya telah bekerja sebagai mana fungsinya yakni melakukan kontrol sosial pada penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Meskipun baru berjalan 40 persen, karena terbentur jumlah personil maupun keuangan organisasi yang masih minim.

Sejauh ini LPPNRI, telah menerima beberapa keluhan atau aduan serta laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor), yang menyangkut penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan barang atau jasa dan jasa kontruksi.

Baik yang bersumber dari anggaran DAU, APBD, APBN, yang digunakan pada proyek tingkat II Kabupaten serta proyek-proyek Tingkat I Kaltim yang sedang berjalan di wilayah kabupaten dan Kutai Timur.

Kami saat ini sedang lakukan penelitian, kajian dan penyelidikan serta analisa, guna dibuat kesimpulan. Dan apabila dugaan tersebut benar adanya sesuai laporan masyarakat , maka LPPNRI akan merekomendasikan kasus ini ke pihak yang berkompeten, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI (Polri), untuk diambil tindakan secara hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang atas individu yang melakukan penyimpangan tersebut. (*)

Reporter :     Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0