20 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ketika Jokowi Mengalihkan Jalur Pelayaran Internasional melalui Selat Lombok


Ketika Jokowi Mengalihkan Jalur Pelayaran Internasional melalui Selat Lombok

*Oleh Makbul Muhammad

DENGAN mengalihkan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka ke Selat Lombok yang notabene disebut Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) 2, Pemerintah Indonesia memandang dapat mengurangi kemacetan dan resiko tabrakan di Selat Malaka, selat yang dikenal tersibuk di dunia.

Selain itu, rencana kebijakan ini juga diharapkan dapat merangsang pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Meski Selat Lombok tidak sepopuler Selat Malaka yang dilalui lebih dari 90 ribu kapal tiap tahun, selat yang memisahkan pulau Jawa dan Bali itu tetap strategis karena posisinya menghubungkan pelayaran Samudera Hindia dan Pasifik.

Jika ngotot melakukan perubahan skema yang disebutkan sebagai jalur alternatif tersebut, maka peran Indonesia dipastikan semakin aktif dalam arus laut di dua perairan luas itu.

Kebijakan pergeseran jalur pelayaran internasional ini seolah sangat bersifat teknis. Di sisi lain, samarnya konsepsi dan pelaksanaan skema poros maritim Nusantara sampai saat ini justru memancing nalar memandang kebijakan tersebut mengandung unsur geopolitik.

Respon Internasional

Bukan perkara mudah untuk mengambil keputusan satu negara yang berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara lain, apalagi kebijakan tersebut berpotensi merugikan suatu negara tertentu. Resistensi dunia internasional merupakan keniscayaan.

Misalnya, Singapura adalah negara yang selama ini meraih banyak keuntungan dari jalur pelayaran di Selat Malaka. Dengan memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Malaka, negeri Singa itu mampu menopang ekonomi negaranya dengan jasa maritim pelabuhan transit (transfer logistik) senilai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Dengan pendapatan negeri di masa mendatang sebagai taruhan, besar kemungkinan Singapura menolak penerapan kebijakan pengalihan jalur.

Terobosan untuk mensiasati lamanya waktu pelayaran internasional juga datang dari negara tetangga, Thailand. Negeri Gajah Putih itu menghembuskan isu tentang pembangunan Terusan Kra, yang ketika dilaksanakan maka jalur perdagangan dunia dari Samudera Hindia menuju Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Pasifik tanpa melewati Selat Malaka.

Terusan Kra digagas dengan alasan mempersingkat waktu pelayaran hingga lima hari, memangkas jarak sekitar 1.200 km. Saat ini pembangunan Terusan Kra kembali digagas oleh pemerintah Thailand dan akan mendapat bantuan pendanaan dari Rusia atau Tiongkok.

Terusan Kra pun hadir sebagai nafas baru bagi Thailand, dengan membuka jalur perdagangan dari Eropa, Samudera Hindia ke LTS dan Samudera Pasifik. Dengan kata lain, keberadaan Terusan Kra berimplikasi baik bagi aktivitas Selat Malaka maupun jalur baru yang digagas Presiden Joko Widodo kali ini, yakni ALKI 2.

Halaman selanjutnya>>>



Reporter :     Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0