16 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tambang Harus Angkat Kaki dari Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat


Tambang Harus Angkat Kaki dari Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat
Baharuddin Demmu

KLIKSANGATTA.COM - Permasalahan perlindungan bentang Karst Sangkulirang-Mangkalihat tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, penetapan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hanya memasukkan 307.377 hektare Karst Sangkulirang, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kawasan yang dilindungi.

Pada April 2012 lalu, telah tersusun Rencana Aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat. Rencana aksi ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 67 Ttahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Karst Sangkulirang Berau-Kutai Timur.

Pergub tersebut mengatur pola ruang secara indikatif Bentang Alam Karst yang diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2012.

Statusnya disebut sebagai kawasan lindung geologi, sebagian lagi yang tidak memenuhi kriteria Permen tersebut akan dicadangkan untuk peruntukan lain dan Pergub itu telah memberikan kepastian perlindungan terhadap kawasan bentang alam karst ini.

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kaltim‎, Baharuddin Demmu, menuturkan wilayah karst dalam perlindungan RTRW tersebut akan dibersihkan dari segala izin usaha pertambangan. Demmu menegaskan, izin-izin yang telah didapatkan perusahaan akan segera dicabut.

"Sehingga yang 307 ribu hektare itu akan steril. Tidak ada izinnya. Pokoknya izin yang ada di dalamnya, karena ada banyak izin di dalamnya itu akan dicabut semua," katanya, saat ditemui usai menghadiri acara Dialog Publik Membaca Kembali Karst Kaltim di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kamis 1 September 2016.

Rencana pencabutan izin pertambangan itu telah menjadi keputusan dalam rapat di RTRW beberapa waktu lalu. Yang artinya, lanjut anggota Komisis III DPRD Provinsi tersebut, semua yang masih wilayah bentang karst, 307 ribu hektar itu akan steril dari izin.

"Kalau tidak salah, lebih sepuluh izin yang ada dalam situ. Artinya, di tingkat pemerintah itu harus dicabut. Jika tidak dicabut, berarti dia mengingkari apa yang menjadi keputusan pansus RTRW," katanya. (*)

Reporter : Kliksamarinda/NR Syaian    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0