30 Maret 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Hah? Kutai Timur Rugi Rp 4.869 Triliun Akibat Tambang Batubara


Hah? Kutai Timur Rugi Rp 4.869 Triliun Akibat Tambang Batubara

KLIKSANGATTA.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data mencengangkan soal kerugian daerah penghasil batubara di Kalimantan Timur, salah satunya Kutai Timur (Kutim).

Berdasarkan kajian KLHK atas dampak kegiatan pertambangan, Kutim, mengalami kerugian Rp 4.869 triliun, akibat pertambangan batubara

Selain Kutim, daerah lain yang mengalami kerugian besar akibat tambang batubara di Kaltim, adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Nilai kerugiannya mencapai Rp 581,43 triliun.

Angka-angka tersebut didapat setelah KLHK melakukan kajian valuasi ekonomi atas aktivitas pertambangan di sembilan kabupaten di seluruh Indonesia.

Kajian tersebut mengungkapkan, alam Indonesia akan lebih bernilai jika tidak dilakukan eksploitasi tambang, kecuali jika dilakukan sejalan dengan pelestarian lingkungan.

KLHK menunjukkan contoh perhitungan Net Present Value (NPV) natural capital tambang batubara di Kukar, yang lebih besar yaitu Rp 990,19 triliun dibanding NPV operasional yang hanya Rp 408,75 triliun.

Terdapat selisih minus ratusan triliun di Kukar yang dianggap sebagai kerugian besar bagi lingkungan, kesehatan masyarakat sekitar, serta kerusakan sosial dan ekonomi. Begitupula yang terjadi di Kutim dan 7 daerah penghasil mineral dan batubara lainnya di Indonesia.

Klik juga: Akibat Eksploitasi Tambang, Kutim Paling Merugi di Indonesia

Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sektor Mineral dan Batubara KPK Dian Patria mengatakan, angka itu menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara eksploitasi dengan upaya menghijaukan kembali lahan pascatambang.

Valuasi ekonomi itu sejalan dengan temuan KPK selama Koordinasi Supervisi (Korsup) atas Pengelolaan Pertambangan Minerba berlangsung sejak 2014. Dalam persoalan pajak yang ditemukan KPK misalnya.

Klik juga: Keterlaluan, Pusat Pangkas Separuh Pendapatan Batubara Kutim

KPK menemukan, ada 3.826 IUP batubara yang dimiliki oleh 3.066 perusahaan. Dari jumlah korporasi itu, sebanyak lebih dari 23 persen atau 724 perusahaan tidak terdeteksi nomor pokok wajib pajaknya (NPWP).

Sementara dalam valuasi ekonomi tersebut, salah satu dari 14 parameter yang diukur adalah pajak perusahaan. Kajian valuasi ekonomi yang dilakukan KLHK tersebut mendorong KPK untuk menggagas upaya beyond corruption untuk sektor pertambangan.

“Ini penting untuk berbicara pencegahan menjadi lebih luas karena dampak sosial dari pertambangan memang tidak bisa dituntaskan dari satu sisi saja,” ujar Dian dalam diskusi di Kantor KPK, Jakarta, akhir Agustus lalu seperti dilansir CNN Indonesia. (*)

CNN INDONESIA

Reporter : Kliksamarinda/NR Syaian    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0