20 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kelola Parkir Pasar Induk, CV. KBB Akui Ikut Aturan


Kelola Parkir Pasar Induk, CV. KBB Akui Ikut Aturan
Pasar Induk Sangatta. (int)

KLIKSANGATTA.COM – Kerukunan Bubuhan Banjar Kutai Timur (KBBK) memberikan keterangan mengenai tiket retribusi parkir di kawasan Pasar Induk Sangatta (PIS) yang disebut sempat dikeluhkan warga.

Melalui Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga KBBK H. Yusuf, didampingi pengurus pengelolaan parkir Markani dan Marhat, menuturkan pengelolaan parkir di PIS melalui proses perijinan yang berlaku.

“Kami juga tidak berani mengurus parkir kalau tidak ada ijinnya,” ujar Yusuf sembari memperlihatkan sejumlah dokumen saat bertandang ke kantor redaksi Kliksangatta.com, Rabu 11 Januari 2016.

Dalam lembaran dokumen itu, terdapat surat jawaban dari UPTD Pasar yang menyetujui pengololaan parkir kendaraan di PIS yang diajukan Badan Pengurus Cabang KBBKT-Kutim.

“Kami disarankan untuk buat badan usaha dalam pengelolaannya. Kami buat itu semua sesuai prosedur,” tambahnya.

Maka dibuatlah CV. Karya Bubuhan Banjar (KBB) yang disebutkan mendapat ijin pengelolaan oleh UPTD Pasar dengan syarat sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, termasuk tariff serta melengkapi syarat administrasinya. Surat jawaban dari UPTD Pasar itu terbit pada 16 Desember 2016 lalu.

Selain surat di atas, mereka juga menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) dari Dispenda Kutim di mana pengelola parkir menyetorkan Rp900 ribu sebagai pajak parkir ke kas daerah per 4 Januari 2017.

“Terkait tiket ada tulisan Dispenda dan Perdanya, kami pernah menanyakan ke pihak Dishub seperti apa formatnya untuk di tiket. Saat kami sodorkan yang seperti ini ternyata malah diberi stempel Dispenda dan lubang-lubang,” jelasnya.

Yusuf juga menolak jika petugas di lapangan meminta orang pergi jika tidak mau membayar parkir. Lebih jauh, kata dia, para pedagang menyebutkan pengelolaannya sudah bagus. “Dulu ada yang kehilangan di jok motor, sekarang sudah kurang-kurang,” tambahnya.

Disebutkan pula oleh Marhat, terdapat kurang lebih 15 organisasi masyarakat (ormas) yang sudah lama mengincar lahan parkir di PIS untuk dikelola. “Kami melihat ada yang tidak senang, padahal kami ini ikuti aturan,” katanya.

Yusuf mengatakan, sempat terjadi perbedaan pandangan oleh instansi terkait dalam pengelolaan parkir. Setelah mendapat keterangan, pihaknya diminta untuk mengikuti Perda Kutim Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengelolaan parkir di mana Dishub selaku leading sector. (*) 

Reporter : Qadlie Fachruddin    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0