23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Minimnya Data Nelayan Kutim jadi Kendala Pemberian Program Sosial


Minimnya Data Nelayan Kutim jadi Kendala Pemberian Program Sosial
(Dari Kiri) Kepala Seksi Tehnologi DKP Kutim Pier Puyung, Kabid Perikanan Nelayan Budidaya DKP Kutim Abdul Rahman, Kabid Bidang Perikanan Nelayan Tangkap. (Foto: Imran)

KLIKSANGATTA.COM – Minimnya anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Timur (Kutim), membuat verifikasi data asuransi nelayan menjadi tertunda. Akibatnya, ribuan nelayan di Kutim belum mendapat validasi data kepastian jaminan asuransi program Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal tersebut disampaikan, Kepala Seksi Tehnologi Pelayanan DKP Kutim, Piter Puyung, saat menerima kunjungan kerja Federasi Nelayan Indonesia (Fenelindo) Kutim, Senin 27 Februari 2017.

"Ini sebenarnya persoalan umum, karena Kutim defisit jadi kami betul-betul tidak bisa gerak. Sementara, validasi data untuk asuransi sebagai program KKP melalui kerjasama Jasindo (PT Asuransi Jasa Indonesia) itu harus benar-benar lengkap dan valid," ujar Kepala Seksi Tehnologi Pelayanan DKP Kutim, Piter Puyung.

Menurut Piter, berdasarkan data dari tahun 2011, sebanyak 815 nelayan yang sudah melakukan registrasi kepemilikan kartu nelayan sebagai syarat penerima bantuan premi asuransi bagi nelayan tangkap, pembudidaya, dan petambak.

Bantuan premi asuransi bagi nelayan hanya berjangka waktu satu tahun sehingga proses verifikasi data harus terus diaktualkan. Hal itu diterapkan untuk memastikan kevalidan data nelayan agar tetap tepat sasaran.

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya telah melakukan koordinasi yang intens baik dengan pemerintah daerah maupun Dinas DKP Provinsi Kaltim terkait dengan sejumlah program pemerintah dan kendala-kendalanya di lapangan.

"Mudah-mudahan nanti kita bisa punya solusi bagaimana untuk mengsiasati kendala ini. Karena kita juga harus turun ke lokasi saat petugas (Jasindo) akan melakukan verifikasi," katanya.

Sementara, Ketua Felindo Kutim, Imran Rudhi S, mengatakan persoalan nelayan di Kutim yang begitu kompleks terjadi karena pemerintah daerah belum menjadikan bidang kelautan dan perikanan sebagai program prioritas. Keberadaan dan eksitensi DKP yang ditunjang secara maksimal maupun dukungan kebijakan pemerintah secara politis, tentu berpengaruh pada kesejahteraan para nelayan.

Ia menambahkan, pemerintah telah mempatkan desa sebagai subjek pembangunan sudah selayaknya salahsatu dari sekian banyak desa pesisir yang ada ditetapkan sebagai program proritas di sektor kelautan dan perikanan.

"Pertanyaannya, apakah kelautan dan perikanan ini memang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai proritas yang akan dikembangkan? Itu dulu," tuturnya. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0