23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

KTT IORA Teguhkan Komitmen Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia


KTT IORA Teguhkan Komitmen Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
Waseskab Ratih Nurdiati membuka FGD “Penyiapan Posisi Pemerintah RI Sebagai Negara Poros Maritim Dunia Pada KTT IORA” (Setkab)

KLIKSANGATTA.COM - Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengharapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara di Kawasan Samudera India atau Indian Ocean RIM Association (IORA), pada 5-7 Maret mendatang, di Jakarta, akan semakin meneguhkan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Hal ini seiring dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sangat tinggi komitmennya, karena bagi bangsa Indonesia samudera memiliki arti penting baik secara historis, ekonomi, maupun geopolitik,” kata Ratih Nurdiati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Sekretariat Kabinet, Gedung III Lantai 2, Selasa, 28 Februari 2017.

Sebagaimana diketahui, Indian Ocean RIM Association, yang dikenal dengan IORA, sebagai pelopor dari organisasi regional di wilayah Samudera Hindia berdiri sejak tahun 1997, dengan mempertimbangkan bahwa Samudera Hindia berperan strategis, terutama bagi perekonomian dunia, dengan menghubungkan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya.

Saat ini jumlah anggota IORA terdiri atas 21 negara, yaitu Australia, Bangladesh, Komoro, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Indonesia sendiri sejak 2015 memegang keketuaan IORA sampai dengan 2017, dengan mengusung tema Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean.

“Tentunya dengan tema tersebut kita juga mengharapkan bahwa terutama dalam KTT IORA mendatang akan semakin diteguhkan komitmen negara kita sebagai poros maritim dunia,” ujar Ratih.

“Kita ini sudah terlalu lama memunggungi laut, padahal jati diri kita adalah negara maritim,” kata Ratih mengutip apa yang disampaikan Presiden Jokowi.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, lanjut Ratih, pemerintah kembali menegaskan narasi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia yang memuat garis-garis besar landasan kebijakan kelautan Indonesia melalui strategi pertahanan dan penetapan garis delimitasi batas negara, serta pokok-pokok kebijakan pengembangan kelautan nasional. (*)

Reporter : Cecilia Setya    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0