23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

CSR Perusahaan di Kutim Dipastikan Diatur Lewat Perda


CSR Perusahaan di Kutim Dipastikan Diatur Lewat Perda
Sayid Anjas

KLIKSANGATTA.COM - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan raperda insisatif DPRD Kutim yang merupakan bentuk kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat Kutim.

Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk belakangan waktu saat ini telah melakukan tahapan penyusunan raperda dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (State Approach) dan perbandingan perundang-undangan (Comparative Approach).

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim Sayid Anjas yang juga selaku Ketua Pansus Raperda CSR menjelaskan, serangkaian sinkronisasi dan harmonisasi terhadap materi muatan raperda adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) telah dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan Biro Hukum Pemerintah Kutim, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, serta Kementerian Hukum dan HAM Kantor Perwakilan Provinsi.

"Setelah dilakukan terhadap hasil konsultasi dan sinkronisasi Raperda TJSLP, Pansus terus berkomitment menyelesaikan Penyusunan Raperda TJSLP sesuai amanat Perundang-undangan yang berlaku. Dalam judul draft rancangan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan “disarankan diubah menjadi; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan“ agar lebih tepat dan komprehensif," jelasnya, Kamis (25/05) siang.

Sementara, dalam sistematika pembukaan draft rancangan konsideran (menimbang) disempurnakan sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pokok pikiran pada konsiderans. 

Terkait Dasar Hukum (mengingat) karena merupakan bukan delegasi menggunakan 3 dasar hukum, diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Ripublik Indoensia Tahun 1945.

2. UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat ,Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang atau Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah UU Nomor Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 3962.

3. UU Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah,sebagaiman telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah.

Hal tersebut  sesuai dengan ketentuan angka 39 dan 40 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan  Perundangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

"Harmonisasi ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang. Materi pokok dalam batang tubuh rancangan Peraturan Daerah tentang TJSL telah diharmonisasi sehingga tidak tumpang tindih," pungkasnya. (*)

Reporter : Sukriadi    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0