20 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Sesuai Instruksi KPK, Pemkab Kutai Timur akan Bangun Sistem Informasi Publik


Sesuai Instruksi KPK, Pemkab Kutai Timur akan Bangun Sistem Informasi Publik
Kepala Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Moch. Erlyan Noor

KLIKSANGATTA.COM - Sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menerapkan sistem pelaporan berbasis online.

Karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis harus memiliki sistem Informasi Teknologi (IT) yang menyatu dan menyeluruh sehingga dapat diketahui setiap saat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Irawansyah mengatakan akan merencanakan kegiatan yang berbasis IT pada tahun 2018.

“Semua akan kita susun perencanaannya, sehingga Tahun 2018 semua sudah dapat terlaksana, oleh kerena itu, semua OPD teknis untuk dapat mempersiapkan program yang berkaitan dengan IT, semua nanti akan d kordinir oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFO PERSTIK) Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur M. Erlyan Noor, menyatakan siap mendukung program Pemerintah untuk menerapkan sistem pelaporan online di semua OPD untuk keterbukaan informasi publik

“Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur siap mendukung program pemerintah untuk menerapkan sistem pelaporan online di semua OPD, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kami berharap setelah diterapkannya sistem aplikasi online ini, semua informasi yang berkaitan dengan program pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 akan menerapkan sistem aplikasi online kepada OPD yang ada di Kutai Timur khususnya OPD yang menangani masalah teknis, seperti Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan serta Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Setelah itu, semua OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur akan menerapkan sistem pelaporan berbasis online.

Hal ini dimaksudkan agar semua informasi tentang program pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat diketahui masyarakat umum. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena dengan diterapkannya sistem pelaporan online semua program pemerintah tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya. (*)

Reporter : Tim Kominfo    Editor : Eky Sambora



Comments

comments


Komentar: 0