15 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Siapkan Aturan, Terkait 38% Daerah Yang Anggarannya Habis, Program Tidak Jelas


Siapkan Aturan, Terkait 38% Daerah Yang Anggarannya Habis, Program Tidak Jelas
Pertemuan Kemendagri dan Kemenkeu

KLIKSANGATTA.COM - Tercatat ada 38 persen daerah yang fokus pembangunannya tidak jelas, dimana, penyerapan anggarannya habis, tapi fokus programnya tidak jelas. Masalah ini semakin hangat didiskusikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Menpan sudah mengkaji, memang penyerapannya bagus, tapi jadi persoalannya tidak fokus. Sementara, arahan Presiden Jokowi menginginkan pembangunan harus fokus. Agar bisa dipastikan program strategis nasional bisa berjalan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).

Kemenkeu kata Tjahjo akan membuat aturan baru jika penyerapan anggarannya tidak bagus yaitu dengan membuat model baru. Salah satunya, uang itu akan digelontorkan ke daerah tapi per termin.

“Sehingga uang itu tidak disimpan di daerah, lebih baik disimpan di Kementerian Keuangan. Tapi daerah juga mengatakan, uang yang belum terserap itu bukan karena tidak dibelanjakan, investor maunya uang itu diambil setelah selesai,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada sanksi bagi daerah yang penyerapan anggarannya rendah? Mendagri mengatakan dirinya hanya memberikan payung hukum. Karena, Kemendagri sebagai kementerian kebijakan hanya mendorong, sementara sanksi secara detail mungkin Kemenkeu. Karena yang mengucurkan anggaran termasuk DAK dinaikan atau tidak itu kewenangan Kemenkeu.

“Kemendagri bersama Bappenas hanya mengatur keinginan daerah, misalkan daerah a mau jalan, daerah b mau rumah sakit, daerah c mau sekolah. Karena dari program anggaran yang ada daerah ini inginnya program jalan, bendungan, rumah sakit dan sekolah,” bebernya.

Reporter : Kemendagri    Editor : Administrator



Comments

comments


Komentar: 0