15 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Menciderai Data Kemiskinan


Menciderai Data Kemiskinan
Ilustrasi masyarakat miskin. (Antara Foto/M Agung Rajasa)

Oleh Dewi Puspitaningsih, S.Si.*

“Ada orang yang tergolong ekonominya mapan tapi masih dapat bantuan, ini kan miris yang seharusnya berhak mendapat bantuan itu malah tidak dapat”. Setiap kali angka kemiskinan dirilis selalu menjadi pertentangan publik, tentunya hal ini menggelitik kita dan menjadi sebuah tanda tanya besar terhadap angka kemiskinan tersebut; apakah ada yang sengaja memiskinkan dirinya saat didata hingga akhirnya menciderai data tersebut?

/images/img_galeri/67DEWI PUSPITANINGSIH KSK BPS KUTIM.jpeg

BERBICARAtentang kemiskinan maka kita bicara tentang salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebuah isu menarik yang kerap dilontarkan untuk menilai keberhasilan kerja pemerintah. Seringkali angka kemiskinan dipelintir sedemikian rupa sebagai alat untuk menyudutkaPada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27.764.320 jiwa dan meningkat pada semester I tahun 2017 menjadi 27.771.220 jiwa. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang jika kita tengok ke belakang, tentunya ini sangat tergantung kepada kejujuran responden saat dilakukan pendataan.

Sejak dimulainya pendataan rumah tangga miskin pada tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan munculnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), muncul fenomena menarik di masyarakat. Perubahan pola jawaban terjadi di masyarakat pada bagian pertanyaan masalah kepemilikan dan pendapatan. Sebelum munculnya program BLT, responden jauh lebih jujur dalam menjawab pertanyaan masalah pendapatan dan kepemilikan. Akan tetapi saat program BLT diluncurkan responden cenderung menjawab dengan merendahkan nilai pendapatan dan kepemilikan mereka. Sikap seperti inilah yang akhirnya menciderai data kemiskinan tersebut. Data menjadi bias dan berakhir dengan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk menentukan tingkat kemiskinan ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi rumah tangga yang bersangkutan agar dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin,  seperti luas lantai, fasilitas buang air besar, bahan bakar untuk memasak, sumber air minum, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tabungan, dan lainnya. Banyak responden yang akhirnya merasa miskin dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan.

Sikap memiskinkan diri ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang berada di pedesaan akan tetapi juga merebak di wilayah perkotaan. Sebuah sikap yang sulit dirubah selama mereka merasa bahwa bantuan dari pemerintah adalah hak mereka, baik mereka yang memang miskin maupun yang sudah hidup berkecukupan. Peran pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam mengubah sikap memiskinkan diri ini.

Keseragaman metode, pemahaman konsep dan definisi kemiskinan juga sangat diperlukan bagi petugas pendata maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data yang dihasilkan sehingga ke depannya tidak ada lagi perbedaan pendapat mengenai jumlah rumah tangga miskin di suatu daerah yang disebabkan metode, konsep dan definisi yang berbeda.

Perbaikan desain program dan mekanisme distribusi dari seluruh kluster perlu dilakukan. Keseluruhan perbaikan-perbaikan tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan dan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari lapangan. Hingga tidak ada lagi yang dapat menciderai data kemiskinan. (*)

*Penulis merupakan Koordinator Statistik Kecamatan Bengalon BPS Kutai Timur

Reporter :     Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0