20 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pemkab Kutim Raih Perpamsi Award 2017 dalam Pelayanan Air Bersih PDAM


Pemkab Kutim Raih Perpamsi Award 2017 dalam Pelayanan Air Bersih PDAM
Foto kiri: Bupati Ismunandar menerima Perpamsi Award di Jakarta. Kanan: Ismunandar dan Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutim Aji Mirni Mawarni dalam Mapamnas XIII 2017. (Ist)

KLIKSANGATTA.COM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan penghargaan Perpamsi Award kategori Pembina Terbaik Ketiga Kabupaten Berpenduduk 200.000-500.000 ribu jiwa atas pelayanan distribusi air bersih yang dilakukan PDAM Tirta Tuah Benua Kutim.

Bupati Kutim Ismunandar sendiri yang menerima piagam serta piala Perpamsi Award dalam acara penganugrahan yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (Mapamnas) XIII 2017 di Jakarta, 8 Desember 2017 lalu.

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi, memberikan penghargaan kepada para kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan air minum di wilayahnya masing-masing.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima penghargaan Perpamsi Award dengan penilaian antara lain adanya regulasi-regulasi berkaitan PDAM, memprioritaskan kegiatan air bersih, setiap tahun selalu menganggarkan kegiatan air bersih, dan memberikan dana subsidi kepada pdam selama tarif belum FCR,” ujar Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutim, Aji Mirni Mawarni, 13 Desember 2017.

Ia menambahkan, PDAM Tirta Tuah Benua juga menjadi peserta dalam Mapamnas XIII 2017 dengan agenda utama memilih kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Perpamsi, sekaligus menetapkan langkah-langkah strategis organisasi ke depan.

“Terpilih sebagai Ketua Umum adalah Direktur Utama PAM Jaya dan Wakil Ketua Umum adalah Direktur Utama PDAM Kota Makasar,” ungkap Mawar, panggilan akrab sang direktur.

Selain itu, terdapat pula Seminar Pengelolaan Aset PDAM serta Kinerja PDAM oleh Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang masih menjadi rangkaian agenda.  Dalam seminar ini menghadirkan narasumber dari BPKP RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan BPPSPAM.

“Kami menyempatkan diri untuk berkonsultasi, berkaitan dengan regulasi yang ada dengan permasalahan aset yang belum ditetapkan statusnya yang mempengaruhi laporan neraca keuangan PDAM,” sebut Mawar. (*)

Reporter : Sukriadi    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0