16 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ismu Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Kutim Terkait Perubahan RPJMD 2016-2021


Ismu Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Kutim Terkait Perubahan RPJMD 2016-2021
Sidang mendengarkan tanggapan Pemkab Kutim terhadap pandangan Fraksi DPRD Kutim tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Kutim. (Imran/KLIKSANGATTA)

KLIKSANGATTA.COM - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan mengenai perubahan RPJMD Kutim Tahun 2016-2021. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Paripurna XIV di Sekretariat DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa, 10 Juli 2018.

"Masukan, kritikan dan saran fraksi dewan terhadap Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan RPJMD Kutim tahun 2016-2021 kami nilai postif dan konstruktif. Hal ini sangat kami perlukan dalam membangun sinegisitas antara kedua lembaga sehingga sasaran dan tujuan pembangunan yang akan terus kita sepakati dapat tercapai dengan baik," ujar Ismunandar.

Sebelum membacakan lebih lanjut, Ismunandar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kutim yang cepat merespon penyampaian Nota Pengantar Pemerintah terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD Kutim Tahun 2016-2021.

"Hal ini tentu saja menjadi komitmen kita bersama dalam rangka proses pembangunan di Kutai Timur yang kita cintai," katanya.

Ada tujuh poin tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan mengenai perubahan RPJMD Kutim tahun 2016-2021. Poin tersebut merujuk pada jumlah fraksi DPRD di Kabupaten Kutim.

Bupati Kutim Ismunandar dalam hal ini mengatakan secara umum rancangan perubahan Perda No 8 tahun 2016 tentang perubahan RPJMD Kutim tahun 2016-2021 yang diajukan pemerintah dan didukung oleh Fraksi Golkar.

Disebutkan, Fraksi Golkar telah mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada kebijan peningkatan daya saing sektor pertanian dalam arti luas.

Perubahan RPJMD yang dilakukan pemerintah Kutim telah diselaraskan dengan rencana program jangka panjang daerah tahun 2006-2025 sebagaimana telah disahkan oleh Perda Kabupaten Kutim tahun 2004-2010 tentang RPJPD tahun 2006-2025. Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 12 peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara dan evaluasi raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rancangan dan evaluasi raperda tentang rancangan pembangunan jangaka menegah daerah serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah.

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan, selain memperhatikan the great emergency, dan variable opportunity. Ismunandar mengatakan, Pemerintah Kutim juga telah melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman setiap kegiatan dan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan target rencana pembangunan dapat tercapai.

"Kami memiliki pemahaman yang sama dengan fraksi Golongan Karya, bahwa evaluasi terhadap capaian srktor dan harus dulakukan setiap tahun harus dilakukan pada seluruh perangkat daerah. Akan tetapi evaluasi yang dimaksud harus dilakuakn melalui evaluasi rencana strategis perangkat daerah sebagaimana telah diamanat dalam perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Kedua, tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi Partai Demokrat sebagaimana termaksud dalam peraturan perundang-undangan bawa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila adanya salahsatu atau lebih dari yang dimaksud sebagai berikut: terjadinya bencana alam, goncangan politik, kerisis ekonomi, konflik sosial budaya, ganguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam kontes Kabupaten Kutim, perubahan dilakukan sebagai upaya penyelarasan dari kebijakan nasional yaitu telah berlakunya peraturan pemerintah Republik Indonesia No 8 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Atas dasar peraturan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kutim harus menata kembali kelembagaan dan struktur perangkat daerah yang secara anulir sangat berpengaruh terhadap RJMD Kutim tahun 2016-2021. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0