18 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Fraksi PDIP Minta Pemkab Lampirkan Perencanaan Pos Anggaran


 Fraksi PDIP Minta Pemkab Lampirkan Perencanaan Pos Anggaran
Siang Gea

KLIKSANGATTA.COM - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) diminta melampirkan perencanaan pos Anggaran Belanja Daerah baik langsung, tidak langsung maupun pembiayaan daerah kepada tiap-tiap fraksi DPRD. Lampiran tersebut dinilai sangat penting untuk menjadi acuan pembahasan anggaran.


Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P, Siang Gea dalam Paripurna XV mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Terhadap KUA dan PPAS 2019, Senin 16 Juli 2019.

"Mencermati nota pengantar KUA-PPAS tahun anggaran 2019, perlu sekiranya dilampirkan perencanaan pos anggaran. Ini sebagai acuan pembahasan di setiap fraksi. Serta kami berharap agar dalam pembahasan kedepannya bener-bener memperhatikan alokasi anggaran berdasarkan proritas masyarakat, terutama dalam hal pos alokasi belanja tidak langsung terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran, adil dan merata peruntukannya. Sehingga tidak ada penerima anggaran yang merasa dianaktirikan ataupun diistimewakan," ujarnya.

Dikatakannya, dalam Nota Pengantar Kebijakan Umum Sementara (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019. Pemerintah Kutim menyampaikan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,58 trilyun dan belanja daerah sebesar Rp1,42 trilyun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp987,07 milyar, belanja langsung sebesar Rp1,42 trilyun dan pembiayaan daerah sebesar Rp178,35 milyar.

Dengan begitu, lanjut dia, rencana pembiayaan daerah sebesar Rp178,35 milyar yang diposkan pada proyeksi penggunaan anggaran 2019, maka Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan alur atau skema pembayaran seperti program multiyears. Selain itu Fraksi tersebut juga mempertanyakan skema rencana pembiayaan pembangunan dan pembayaran utang. Misalnya pembayaran lahan yang digunakan oleh pemerintah, insentif pegawai, honor TK2D, utang DAK-DT, realisasi pekerjaan atau proyek yang sedang berjalan, hingga skema pembayaran utang jika pinjaman ke Bank Jateng terealisasi.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar segera disertakan rincian realisasi Proknosis secara lengkap yang sampai saat ini belum diterima oleh Fraksi PDI Perjuangan," katanya.

Fraksi ini juga mengingatkan agar penyusunan harus mengacu perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja serta pebiayaan yang disusun berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan umum anggaran daerah, kebijakan belanja daerah, kondisi perekonomian dan laju inflasi dalam daerah. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan proritas yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan pada tahun berkenan, guna memenuhi keinginan dan harapan dari semua pihak terlebih untuk kepentingan masyarakat Kutim.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Artinya pendapatan, kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan ketelitian sehingga tersusun realistis, rasional, dan akuntabel," tuturnya. (*).

Reporter : Sukriadi     Editor : Revo Adi Merta



Comments

comments


Komentar: 0