19 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Fraksi PDI-P DPRD Kutim Pertanyakan Skema Keseimbangan Rencana APBD 2019


Fraksi PDI-P DPRD Kutim Pertanyakan Skema Keseimbangan Rencana APBD 2019
Anggota Fraksi PDIP Siang Geah. (dok.klik)

KLIKSANGATTA.COM - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) diminta melampirkan perencanaan pos Anggaran Belanja Daerah baik langsung, tidak langsung maupun pembiayaan daerah kepada tiap-tiap fraksi DPRD. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P, Siang Gea dalam Paripurna XV  mengenai Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Dewan Terhadap KUA dan PPAS 2019, Senin, 16 Juli 2019.

"Mencermait nota pengantar KUA-PPAS tahun anggaran 2019, perlu sekiranya dilampirkan perencanaan pos anggaran. Ini sebagai acuan pembahasan di setiap fraksi. Serta kami berharap agar dalam pembahasan ke depannya benar-benar memperhatikan alokasi anggaran berdasarkan asas proritas masyarakat Kutai Timur terutama dalam hal pos alokasi belanja tidak langsung terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial harus tepat sasaran, adil dan merata peruntukannya. Sehingga tidak ada penerima anggaran yang merasa di anak tirikan ataupun diistimewakan," ujarnya.

Dikatakan Siang, dalam Nota Pengantar Kebijakan Umum Sementara (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019, Pemerintah Kutim menyampaikan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,58 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,42 triliun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp987,07 miliar, belanja langsung sebesar Rp1,42 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp178,35 miliar.

Dengan begitu, lanjut dia, adanya rencana pembiayaan daerah sebesar Rp178,35 milyar yang diposkan pada proyeksi penggunaan anggaran 2019 maka Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan terkait bagaimana alur atau skema pembayaran seperti program multiyears, rencana pembayaran utang tahun berapa saja, pembayaran lahan yang di gunakan oleh pemerintah, insentif pegawai dan honor TK2D, biaya salur, utang DAK-DT, realisasi pekerjaan atau proyek yabg sedang berjalan dan utang Bank Jateng dan lain-lain.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar segera disertakan rincian realisasi Proknosis secara lengkap yang sampai saat ini belum diterima oleh Fraksi PDI Perjuangan," katanya.

Disebutkan pula terkait dengan dasar-dasar penyusunan KUA dan PPAS Kutim yang harus mengacu perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja serta pebiayaan yang disusun berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, kebijakan umum anggaran daerah, kebijakan belanja daerah, kondisi perekonomian dan laju inflasi dalam daerah. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan proritas yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan pasa tahun berkenan guna memenuhi keinginan dan harapan dari semua pihak terlebih untuk kepentingan masyarakat Kutim.

"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Artinya pendapatan, kebijakan serta rarget pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian sehingga tersusun realistis, rasional dan akuntabel," tuturnya. (*).

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0