18 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Tidak Lapor Dana Kampanye, Caleg Parpol Bisa Batal Nyaleg


Tidak Lapor Dana Kampanye, Caleg Parpol Bisa Batal Nyaleg
Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kutim, Senin, 17 September 2018 yang digelar KPU Kutim. (Foto: Imran R Sahara)

KLIKSANGATTA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kutim, Senin, 17 September 2018.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kutim Fahmi Idris didampingi para komsioner KPU Kutim lainya dengan menghadirkan unsur perwakilan parpol peserta pemilu 2019.

Ketua Panitia Bimtek, Listiana Astar dalam sambutannya menyampaikan terkait dengan dasar pelaksanaan undang-undang pemilu dan pentahapan kampanye serta dana kampanye pemilu 2019. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para perwakilan parpol ihwal laporan dana kampanye pemilu 2019.

"Memberikan pemahaman tentang dana kampanye kepada perwakilan parpol dengan nara sumber KPU, Bawaslu dan Kesbangpol," ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Kutim Fahmi Idris dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan kampanye pemilu 2019 akan dimulai pada 23 September hingga 13 April 2019 mendatang. Untuk itu, Bimtek tentang dana kampanye harus diberikan kepada para LO masing masing parpol untuk disampaikan kepada masing masing partai.

"Ketika parpol tidak mengikuti aturan melaporkan dana kampanye yang ada maka parpol bisa mendapat sanksi pembatalan peserta pemilu," tuturnya.

Dalam bimtek yang dihadiri Ketua Bawaslu Kutim Andi Mapasiling, Komisioner Bawaslu Kutim Budi Wibowo dengan materi aturan dan sanksi terkait dana kampanye pemilu 2019, Fahmi juga juga menyinggung terkait dengan hasil DPT Pileg dan Pilpres 2019 yang memiliki masa koreksi selama 60 hari.

"Dan KPU siap menerima masukan terkait daftar pemilih tetap dari parpol," pungkasnya.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam Materi Bimtek tersebut, diantaranya, Kebijakan KPU terkait dana kampanye, Tahapan dan jadwal pelaporan dana kampanye, Jenis laporan dana kampanye, Larangan dan sanksi ihwal peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari, pihak asing, penyumbang yg tidak jelas identitas, hasil tindak pidana yg telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan, pemerintah, pemda, bunn, pemdes, bumdes.

Selanjutnya, materi tentang aplikasi dana kampanye, Bentuk sumber dan batasan dana kampanye berupa barang, jasa, uang yang didasari undang-undang nomor 7 tahun 2017 selain didanai oleh sumber dana kampanye, dana kampanye pemilu 2019 dapat dibiayai oleh APBN. Materi ini meliputi pengaturan mengenai dana kampanye yang dibiayai oleh APBN dan diatur lebih lanjut dalam PKPU. (*)

Reporter : Imran R Sahara    Editor : Qadlie Fachruddin



Comments

comments


Komentar: 0